Monday, October 22, 2012

Mayjen TNI Subekti : PKS-PPP Buka Peluang

Sikap Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI Subekti yang membuka diri untuk dicalonkan sebagai gubernur pada Pilkada Kaltim 2013, direspons positif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedua partai ini menegaskan, terbuka peluang bagi Subekti untuk bekerja sama dengan mereka, sepanjang bisa mencapai kesepakatan.

Di sisi lain, kesediaan Subekti dianggap ikut memecahkan kebuntuan tentang siapa yang akan maju sebagai calon gubernur. Sebab sejauh ini, yang sudah jelas akan bertarung barulah Awang Faroek Ishak, gubernur petahana yang berpasangan dengan Mukmin Faisjal, ketua DPRD Kaltim.

Sebagaimana diberitakan kemarin, sinyal kesediaan Subekti disampaikannya saat menerima kunjungan silaturahmi Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) yang dipimpin Marthin Billa, Rabu (17/10). Pengurus PDKT dan sejumlah tokoh Dayak meminta Subekti bersedia menjadi calon gubernur, karena dianggap sebagai figur yang pas memimpin pembangunan di Kaltim. Terutama untuk memerhatikan pembangunan perbatasan dan pedalaman. “Saya sependapat, itu memang ikut memecahkan kebuntuan,” ujar Ketua DPP PKS yang juga Wakil Ketua DPRD Kaltim Hadi Mulyadi.

Menurut Hadi, setelah Subekti membuka diri, peluang untuk saling menjajaki menjadi terbuka. Ia menyebutkan, yang diperlukan saat ini adalah upaya memperkenalkan Subekti lebih banyak kepada publik. Mengingat jenderal berbintang dua yang dikenal sebagai jenderal intelek dengan 4 gelar nonmiliter itu, baru 8 bulan bertugas di Kaltim. Hadi menegaskan, kalau Subekti bisa menggandeng partai tertentu di luar PKS, pihaknya siap menjajaki kerja sama.

Hadi membenarkan, meski internal PKS sudah menyebut dirinya sebagai bakal calon gubernur, tetapi itu bukan harga mati. “Bisa saja kami menjadi wagub, tentu dengan negosiasi tertentu. Misalnya soal fungsi dan peran kalau terpilih,” ujar Hadi.

Sementara itu Ketua DPW PPP Kaltim Rusman Yaqub menyebutkan, kesediaan Subekti cukup menarik. Meski selama ini sudah beredar kabar ada pihak yang meminatinya, baru PDKT yang dengan tegas memintanya bersedia jadi calon gubernur. Dalam catatan harian ini, baru Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyebutkan melirik Subekti sebagai bakal calon yang patut dipertimbangkan bersama 8 nama lainnya.

“PDKT sudah menemui beliau, ini bisa menjadi awal yang baik agar kesediaan Pak Subekti lebih terbuka. Untuk figur seperti beliau yang belum lama di Kaltim, pengenalan lebih awal oleh publik memang sangat diperlukan,” tegasnya.

Rusman mengakui, pihaknya memang belum pernah secara khusus menaruh atensi terhadap Subekti, terutama setelah PAN menunjukkan hasrat meminang Subekti. “Jadi saat ini, kami pun menunggu perkembangan beliau dengan PAN,” ujarnya.

Hadi dan Rusman senada menyebutkan, dalam politik, segala kemungkinan bisa dijajaki. Termasuk, partai yang menggandeng calon tertentu menjadi calon gubernur, tak harus menyorong kader partai itu sebagai calon wagub. (ss/far)

Korupsi Balikpapan

Korupsi Balikpapan - Bau Korupsi Mencuat di Balikpapan,Polda Selidiki Proyek Jalan Perumahan di Soekarno-Hatta.Satuan tindak pidana korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim mengendus dugaan penyelewengan kucuran dana dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Balikpapan. Sebuah jalan perumahan yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Km 7 dan Km 10 Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, terindikasi korupsi dengan kerugian negara diduga hingga miliaran rupiah.

Akses jalan perumahan di Km 7 dan Km 10 Soekarno-Hatta tersebut memiliki panjang 3.500 meter, Kemenpera mengucurkan dana senilai Rp 4,6 miliar pada 2011 lalu. Lantas, pihak Kemenpera menggandeng kontraktor untuk melakukan pengerjaan. Seluruh anggaran dan pengerjaan diberikan langsung Kemenpera pada pengembang.

Pembangunan jalan cor beton akses ke lokasi rumah murah program Kemenpera ini disepakati rampung 16 Desember 2011. Belakangan pihak kontraktor yang diyakini Polda mengalihkan pekerjaan tersebut kepada subkontraktor, baru merampungkan proyek pada Februari 2012.

Masalahnya, kondisi jalan diyakini polisi tak sesuai spesifikasi yang disepakati, sehingga baru dipakai sebulan, sudah rusak.

Diduga, kerusakan itu akibat ketebalan, kontruksi jalan serta fondasi agregat atau butiran untuk pemadatan lapisan atas dan bawah, kualitasnya tak sesuaai.
Kasus yang mulai disidik Tipikor Polda Kaltim sejak Februari 2012 ini memberikan indikasi adanya penyelewengan dana proyek hingga merugikan negara miliaran rupiah.

Setidaknya hingga kini sudah lebih enam saksi dimintai keterangan oleh Polda Kaltim. Di antaranya dari Kemenpera, kontraktor, subkontraktor, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim serta masyarakat sekitar perumahan.

“Penghimpunan saksi-saksi sedang kami lengkapi berikut bukti-buktinya,” terang Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Antonius Wisnu bersama Kasubdit Tipikor AKBP Edgar, Sabtu (20/10).

Adanya dugaan penyelewengan hingga miliaran rupiah itu, diperkuat dengan hasil tinjauan penyidik polisi. Ketika jalan tersebut diperiksa, cor yang harusnya memiliki ketebalan 10 sentimeter, ternyata hanya setebal 2 sentimeter.

Namun, karena statusnya masih penyelidikan, polisi tak ingin buru-buru membeberkan nama perusahaan kontraktor serta subkontraktor rekanan Kemenpera itu.

“Nanti, semuanya masih proses melengkapi saksi dan bukti dokumen,” imbuh Edgar mewakili Direktur Krimsus Polda Kaltim, Kombes Pol Iman Sumantri.
Informasi yang dihimpun Kaltim Post, kedua perusahaan kontraktor tadi beralamat kantor di Balikpapan. Pemeriksaan dilakukan mulai dari staf hingga ke direktur perusahaan. Selain itu, penyidik juga menghimpun dan memeriksa saksi dari Kemenpera di Jakarta.

Dari pantauan di lokasi, kedua jalanan cor beton akses menuju pemukiman perumahan ini memiliki lebar sekira 3 meter. Bagian sisi kiri-kanan jalan sebagian tampak mulai rusak. Struktur semen bercampur batu terlihat dan kedalamannya kurang dari dua sentimeter. Sedangkan bagian tengah jalan masih bagus namun ada beberapa titik yang sudah rusak.

“Anggota sudah ke lokasi dan mengambil foto-foto sebagai bukti, kami saat itu juga bersama pihak Dinas PU Kaltim. Semoga dalam waktu dekat ada perkembangan penyelidikan,” kata Edgar yang pernah bertugas sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta itu.

Elektabilitas Calon Rendah, Golput Tinggi

Elektabilitas Calon Rendah, Golput Tinggi - INI pekerjaan rumah (PR) bagi parpol dan calon gubernur-calon wakil gubernur (cagub-cawagub), menjelang pemilihan kepala daerah, tahun depan. Yakni, menekan angka si golongan putih (golput).

Pengamat Sosial dan Poltik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, DB Paranoan, mengatakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi golput, partai dituntut cerdas dan cermat dalam menyosialisasikan secara tepat program-program mereka sampai di tingkat yang paling bawah.

“Kaltim harus belajar dari pemilihan kepala daerah Jakarta. Jokowi-Ahok menjadi calon yang berani menyosialisasikan dengan kesederhanaan hingga turun langsung ke masyarakat, begitu juga para politisi Kaltim harus bisa belajar seperti Pilkada Jakarta,” kata dia.

Senada, Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIP), Unmul, Muhammad Taufik, menyebut golput adalah sikap politik atau partisipasi warga yang bisa dikatakan pasif dalam memilih.

Kata dia, salah satu problem golput adalah elektabiltas bakal calon gubernur atau partai politik yang rendah. Kurang mampu menarik hati pemilih, sehingga berimbas pada angka golput.

“Pemilu merupakan hak bukan kewajiban. Apabila angka golput tinggi terindikasi legitimasi pemilu rendah, makin tinggi golput maka makin rendah legitimasi masyarakat,” katanya.

Ini adalah tugas partai politik dan bakal calon untuk memberi pendidikan politik, terutama kepada pemilih pemula.

Ditambahkannya, dalam fenomena politik lokal, perlu isu besar menyentuh kebutuhan agar masyarakat peduli dengan isu yang berkembang. Sehingga, diperlukan kreativitas para calon gubernur dan partai politik untuk mengangkat isu-isu yang mampu membawa masyarakat, terlibat dalam proses politik.

“Berkaca pada Pilgub Jakarta, Foke (Fauzi Bowo) kalah dengan Jokowi karena menggunakan isu humanis yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan isu tersebut meningkatkan angka pemilih di Jakarta,” ujarnya.

Berebut Suara Golput Pilkada Kaltim 2013

Berebut Suara Golput Pilkada Kaltim 2013 - ADA baiknya partai politik (parpol) kembali menelaah data angka Pilgub 2008 lalu. Sebab, salah satu ancaman terbesar dalam pesta demokrasi lokal ini adalah angka golput yang relatif masih tinggi. Tak dimungkiri, angka golput dalam tiap pemilihan kerap jadi momok bersama dalam tiap pemilihan umum -- dari tingkat daerah hingga nasional. Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyosialisasikan pentingnya penggunaan hak suara masyarakat.

Pilkada Kaltim 2008 misalnya. Pada putaran I terdapat 2.299.550 pemilih. Sementara yang menggunakan hak pilih hanya 1.303.874 (56,7 persen). Sisanya 995.703 (43,3) golput. Tak jauh beda dengan Pilkada 2008 putaran II, di mana angka golput mencapai 42,9 persen. Meski menurun, namun tidak signifikan. Ketua KPU Kaltim Andi Sunandar menyebut, dalam pemilihan kepala daerah angka golput selalu tinggi. Inilah tantangan KPU ke depan untuk menekan jumlah golput dalam pemilu-pemilu yang kian dekat.

“Padahal jika hak suara tidak digunakan demokrasi tetap berjalan, atau tanpa kita. Makanya masyarakat harus menggunakan hak pilih. Golput yang tertinggi di kawasan kota, ada beberapa faktor yang menyertainya seperti pasangan yang dicalonkan kalah (saat pemilihan kepala daerah dua putaran),” tuturnya.

Tak hanya KPU yang waswas, sejumlah elit parpol di Kaltim juga. Tingginya angka golput selalu jadi hal prioritas, tiap menghadapi pemilihan umum. Masing-masing partai politik mengklaim sudah punya langkah antispasi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-Perjuangan Kaltim Adi Sofyan Alex mengatakan, tingginya angka golput saat pemilu sudah jadi hal umum. Namun tidak semua daerah, tingkat golputnya tinggi. Khusus untuk Kaltim, tingginya angka golput disebabkan beberapa faktor. Antara lain kurangnya sosialisasi kegiatan politik dari pemerintah.

“Saat ini saja, saya belum melihat sosialisasi yang aktif di masyarakat. Padahal tahun depan, Kaltim sudah Pilgub. Selain itu, partai politik juga punya andil meningkatkan atau menurunkan angka golput lewat calon-calon yang mereka diusung,” ucapnya.

Dikatakan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini, PDI Perjuangan sudah melakukan beberapa upaya untuk mengambil potensi suara golput di masyarakat, lewat sosialisasi yang dilakukan partai. Makanya, kata dia, pihaknya sudah membuat kepengurusan hingga ke tingkat anak rating di desa.

“Ini upaya kami menjaring suara golput saat pemilu,” terangnya.

Tapi, potensi saura tadi bisa saja lepas, jika calon pemilih sudah tak peduli dengan proses demokrasi yang berjalan. Mungkin mereka merasa, ada tidaknya pemilihan umum, kehidupan tidak akan berubah.

“Kalau pemikiran masyarakat sudah seperti ini, tentu jadi tantangan semua pihak, pemerintah dan partai politik,” ujarnya.

Senada, Masykur Sarmian, ketua DPW PKS Kaltim mengatakan, tingginya angka golput tentu dilatari beberapa faktor, di antaranya animo publik terhadap calon pemimpin. Diakuinya, jika masyarakat sudah tidak memiliki calon pemimpin yang dianggap tepat, tentu tidak akan menggunakan hak pilih.

PKS, kata dia, sudah melihat fakta tersebut. Sehingga upaya yang dilakukan adalah memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Saat ini, masyarakat sudah cerdas, jadi calon yang diberikan juga harus yang cerdas dan segar pemikirannya.

“Ini semua untuk membangkitkan minat masyarakat menggunakan hak pilih,” ujarnya.

Sementara Sekretaris DPD Golkar Kaltim Ahmad Albert melihat, fenomena golput selalu hadir tiap pemilu. Namun, bukan berarti angka golput tak bisa ditekan. Menurutnya, golput jadi pekerjaan rumah pemerintah dan partai politik.

“Golkar sudah memberikan pendidikan pada masyakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih saat pesta demokrasi. Sebab, masyakat juga yang merasakan hasil pemilihan. Makanya pembelajaran politik pada masyakat, lebih efektif diberikan,” katanya.

Sekretaris Jenderal DPD Partai Demokrat Kaltim Nicolas Pangeran mengatakan, sangat penting jika masyarakat menggunakan hak pilih dalam tiap pemilu.

“Kalau kami di Demokrat sudah menyosialisasikan kepada masyarakat di semua tingkat, bahkan direkrut hingga ke pedesaan melalui kartu tanda anggota,” terangnya.

Ketua DPW PPP Kaltim Rusman Yaqub mengakui, tingginya angka golput mampu mempengaruhi pesta demokrasi.

“Ini yang harus dipahami setiap partai politik. Bagaiman caranya memberikan calon yang tepat di masyarakat dan mampu mewujudkan keinginan yang memilih. Tentunya dengan program dan realisasi yang prorakyat,” kata dia.

Siapa Penantang Awang Farouk?

Siapa Penantang Awang Farouk? - Pangdam VI/Mulawarman Mayjen Subekti, Bupati Kutai Timur (Kutim) Isran Noor, Bupati Berau Makmur HAPK, mantan Wali Kota Balikpapan Imdaad Hamid, atau mantan Bupati Malinau Marthin Billa. Siapakah penantang kuat calon pertahanan, Awang Faroek Ishak Ishak, di antara mereka?

BARU Partai Golkar mengusung calon untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun depan, yang tinggal sembilan bulanan lagi. Ketua Partai Golkar Kaltim Mukmin Faisyal dipasangkan dengan incumbent, Awang Faroek -- kalau tak ada sesuatu yang wah, keduanya tak bakal pecah kongsi. Cuma partai berlambang pohon beringin ini jugalah yang bisa mengusung pasangan calon secara solo. Mereka punya 11 kursi di Karang Paci -- Gedung DPRD Kaltim. Mengusung calon sendiri, partai politik (parpol) minimal punya sembilan kursi. Parpol lain perlu berkoalisi.

Banyak nama sudah disiapkan sejumlah parpol, untuk menjegal pasangan Faroek-Mukmin. Seorang anggota DPRD Kaltim, kepada media ini kemarin mengatakan,”Berharap Isran dan Pangdam bersedia untuk maju bertarung, karena dua figur tersebut punya peluang untuk bersaing dengan incumbent. Kalau Pak Imdaad maju, dan dia berpasangan dengan Isran, juga bakal jadi pesaing tangguh”. “Semakin banyak yang maju, semakin banyak pilihan untuk masyarakat Kaltim,” lanjutnya.

Ya, sejumlah parpol yang kini tak sejalan dengan Faroek, mencoba membentuk kekuatan baru. Beberapa nama tokoh nonparpol yang mencuat pun masuk dalam perhitungan untuk digandeng. Pangdam, jadi salah satu tokoh dari perkembangan terkini yang jadi buah bibir. Dia didekati beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas), juga parpol.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jadi salah satu parpol yang bakal mengusung jago sendiri, atau tokoh nonparpol. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kaltim Masykur Sarmian mengaku, PKS sudah menyiapkan bakal calon pemimpin Benua Etam. Adalah wakil ketua DPRD Kaltim dari partai Islam ini, Hadi Mulyadi, yang bakal disorong. Masykur mengatakan, Hadi merupakan figur muda yang punya banyak pengalaman. Hadi, kata dia, pernah mendampingi Achmad Amins saat Pilgub Kaltim 2008. Saat itu, pasangan ini menghadapi pasangan Awang Faroek-Farid Wadjdy, dalam duel dua putaran.

“Tak ada salahnya memberikan pilihan lebih banyak bagi masyarakat. Toh masyarakat saat sudah cerdas. Makanya kita perlu pemimpin yang segar dan mampu mengaspirasikan semua keinginan rakyat,” kata Masykur, akhir pekan lalu. Belakangan, PKS juga melirik peluang bergandengan dengan Pangdam. Nama Subekti mulai ditimang-timang partai ini.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-Perjuangan Kaltim Aji Sofyan Alek juga lebih menginginkan kader terbaiknya untuk bertarung saat Pilgub nanti. Kata dia, partai berlambang banteng moncong putih ini terbukti mampu menghasilkan pemimpin yang tepat dan menarik hati rakyat.

“Saat ini, PDI Perjuangan sudah membuka penjaringan bagi siapa saja yang siap maju dalam pemilihan nanti. Artinya, tak menutup kemungkinan, PDI perjuangan bakal menggandeng partai lain. Dari sana, barulah kami lakukan evaluasi dan keputusan ada di tangan pusat,” jelasnya.

Meski begitu, dari sumber terpercaya koran ini di kalangan politisi, tak menutup kemungkinan PDI-Perjuangan merapat ke Faroek. Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim Achmad Albert memberi gambaran, pilgub kali ini masyarakat lebih cerdas. “Partai Golkar selalu memberikan apa yang terbaik buat masyarakat Kaltim. Sehingga calonnya tentu dari kader yang paling terbaik,” kata dia.

Pada kesempatan lain, Ketua DPW PPP Kaltim Rusman Yaqub mengakui, kecerdasan masyarakat Kaltim sudah meningkat. Mereka, kata dia, tentu memiliki pertimbangan untuk pilkada nanti. “Warga pasti mengukur sejauh mana keberhasilan pemimpin saat ini. Itulah yang bakal jadi pertimbangan PPP. Meski pemerintahan saat ini mengaku masyakat sudah puas, toh bukan pemerintah yang merasakan, tapi masyarakat,” terangnya.

Diakuinya, saat ini partai berlambang Kakbah ini, masih menggodok calon pemimpin yang bakal disodorkan dalam pilkada tahun depan. Pihaknya tak ingin latah dengan mengikuti arus yang ada. Artinya, PPP ingin menelaah calon yang benar-benar diingikan publik.

“Kami juga membuka untuk partai lain agar bersama-sama membangun Kaltim. Toh kami juga yakin PPP bisa memberikan kader terbaik dari partai untuk kemajuan Kaltim. Insya Allah, Kaltim tidak miskin figur karena potensi putra daerah masih melimpah,” ujarnya.

Senada, Sekretaris Jenderal DPD Partai Demokrat Kaltim Nicolas Pangeran partainya, masih mengedepankan kader dan figur terbaik di lingkungan partai. Meski kata dia, saat ini peta politik sudah merata sehingga tak menutup kemungkinan untuk berkoalisi.

“Semua opsi masih terbuka. Baik pencalonan tunggal atau pencalonan koalisi. Sebab pimpinan pusat juga punya andil dalam memberikan pertimbangan,” tuturnya.

REVIEW SURVEI

Faroek memang saat ini dinilai punya peluang besar untuk mempertahankan posisinya di KT 1. Itu jika merujuk hasil survei elektabilitas calon gubernur (cagub) Kaltim untuk Pilgub 2013.

Survei oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indobarometer (IB), dan Pusat Studi Demokrasi dan Hak Azasi Manusia (Pusdeham), menyimpulkan Faroek bisa menang bila saja Pilgub dilakukan saat ini -- survei dirilis ketiga lembaga survei itu secara terpisah pada 4 April tahun ini.

Indobarometer mencatat elektabilitas Faroek 28,5 persen atau teratas dari calon lain. Sedangkan calon lain berada di angka 5 persen. Menurut Indobarometer survei dilakukan di Kaltim dengan jumlah responden 800 orang sebagai sampling. Angka 28,5 persen tersebut bisa naik menjadi 48 persen bila menggunakan simulasi pertanyaan tertutup dengan 13 dan 9 nama calon.

Pusdeham mencatat elektabilitas Awang setinggi 42 persen, melampaui nama-nama lainnya. Dari survei tersebut, 57 persen responden juga menyatakan masih mempercayakan kepemimpinan yang akan datang kepada pejabat yang masih aktif.

Sedangkan survei LSI periode Maret-April dengan melibatkan 820 responden, menempatkan Faroek dalam perolehan teratas. Popularitas Faroek dibanding kandidat lain mencapai 93 persen, sedangkan kandidat lain seperti Luther Kombong 41 persen, Rita Widyasari 40 persen, Farid Wadjdy 35 persen, serta kandidat lainnya di bawah 30 persen.

Diduga Terlibat Korupsi, Awang Maju Pilkada Kaltim

Diduga Terlibat Korupsi, Awang Maju Pilkada Kaltim - DPP Golkar resmi mencalonkan Awang Farouk Ishak yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Kaltim, pada Pilgub Kaltim 2013 mendatang, meski yang Awang tersandung dugaan kasus korupsi.

Kepastian pencalonan Awang tertuang dalam Surat DPP Partai Golkar bernomor : R.390/GOLKAR/X/2012 tertanggal 13 Oktober 2012 perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Surat itu, ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjend Idrus Marham.

“Rapat di DPP, dipimpin langsung Pak Aburizal Bakrie. Golkar mencalonkan Awang Farouk Ishak sebagai incumbent dan calon wakilnya Mukmin Faisyal yang saat ini sebagai Ketua DPRD Kaltim,” kata Sekretaris DPD Golkar Kaltim, Ahmad Albert, dalam keterangan resminya seperti dikutip detikcom, Senin (15/10/2012).

Menurut Albert, dalam survey yang dilakukan salah satu lembaga survey nasional, Awang masih layak dan dikenal masyarakat Kaltim.

“Ada sekitar 4 orang calon lainnya yang kita survey, Pak Awang masih kita yakini bisa melanjutkan kepemimpinannya dan berkeyaninan tetap mendapat tempat yang baik di tengah masyarakat,” ujar Albert.

Ditanya wartawan terkait status tersangka kasus dugaan korupsi yang disandang Awang, Albert menegaskan Partai Golkar memandang persoalan terkait itu, belum menemukan kejelasan.

“Soal itu (status tersangka Awang Farouk Ishak) belum jelas bagi kami. Untuk menjelaskannya, itu di luar kapasitas kami untuk menjelaskannya,” sebut Albert.

Seperti diketahui, Awang Farouk Ishak ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, terkait kasus dugaan korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Coal, tahun 2010 lalu. Hingga saat ini, kejaksaan belum melakukan pemeriksaan terhadap bersangkutan.

Pilgub Kaltim sendiri rencananya digelar digelar oleh KPUD Kaltim pada September 2013 mendatang, bersamaan secara serentak dengan pilkada Kota Tarakan dan pilkada Penajam Paser Utara. Sebelum Awang Farouk, PKS juga secara resmi telah mengusung Hadi Mulyadi sebagai calon Gubernur Kaltim, yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim.